Akta jual beli atau disebut AJB adalah dokumen hukum yang esensial dalam transaksi properti di Indonesia, berfungsi sebagai bukti resmi peralihan hak atas tanah atau bangunan dari penjual ke pembeli.

Proses pembuatan AJB melibatkan PPAT dan harus didaftarkan di BPN untuk memastikan transaksi tersebut sah dan tercatat dalam sistem hukum, memberikan perlindungan dari sengketa.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dealrumah.com berikan panduan lengkapnya mulai dari pengertian, proses, fungsi dan legalitas AJB di Indonesia.

Proses Pembuatan AJB

Proses pembuatan AJB (Akta Jual Beli) di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti dengan teliti. Berikut adalah proses lengkap dan detail pembuatan AJB:

1. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli: Proses dimulai dengan penandatanganan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli.
2. Pengumpulan Dokumen Pendukung: Dokumen-dokumen seperti identitas kedua belah pihak, bukti pembayaran pajak, sertifikat tanah, dan lainnya harus dikumpulkan.
3. Persiapan Draft Akta Jual Beli: Setelah dokumen terkumpul, PPAT akan menyiapkan draft AJB untuk ditinjau oleh kedua belah pihak.
4. Pemeriksaan Legalitas dan Kepastian Hukum: PPAT melakukan pemeriksaan keaslian sertifikat properti dan memastikan tidak ada masalah hukum yang terkait.
5. Penyusunan Final Akta Jual Beli: Setelah semua pemeriksaan selesai, draft akhir AJB disusun untuk ditandatangani.
6. Penandatanganan Akta Jual Beli: AJB ditandatangani oleh penjual dan pembeli di hadapan PPAT dan disaksikan oleh saksi.
7. Pendaftaran Akta Jual Beli: AJB yang telah ditandatangani kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses balik nama.
8. Pembayaran Biaya: Terakhir, pembayaran biaya-biaya terkait AJB, seperti biaya notaris, pajak, dan lainnya, harus diselesaikan.

Fungsi Akta Jual Beli

Dalam dunia properti, AJB adalah dokumen yang berfungsi sebagai jantung dari setiap transaksi jual beli. Dokumen ini tidak hanya merepresentasikan peralihan hak atas tanah dan bangunan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Tanpa AJB, transaksi properti bisa menjadi rawan penipuan dan sengketa hukum, karena tidak ada bukti resmi yang mengikat dan diakui oleh hukum.

Pentingnya AJB Dalam Propeti

1. Bukti Transaksi Sah.
2. Kepastian Hukum.
3. Perlindungan Hak.
4. Penghindaran Penipuan.
5. Dasar Peralihan Hak.
6. Syarat Kredit Properti.

Langkah-langkah Transaksi Properti dengan AJB

Proses transaksi jual beli properti dengan menggunakan AJB adalah proses yang melibatkan beberapa langkah penting:

1. Pertemuan Bersama PPAT: Penjual dan pembeli bertemu dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membahas rincian transaksi.
2. Pemeriksaan Kepemilikan dan Persyaratan: PPAT akan memeriksa kepemilikan tanah, termasuk sertifikat asli, serta memastikan semua dokumen dan persyaratan lainnya telah dipenuhi.
3. Penandatanganan AJB: Setelah semua persyaratan terpenuhi, AJB ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan PPAT.
4. Pembayaran: Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan harga dan ketentuan yang disetujui kedua belah pihak.
5. Penyerahan Sertifikat Tanah: Setelah pembayaran, sertifikat tanah diserahkan kepada pembeli.
6. Pendaftaran di BPN: AJB dan sertifikat tanah yang telah diserahkan kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses balik nama.

Legalitas AJB di Indonesia

Di Indonesia, Legalitas Akta Jual Beli AJB adalah dokumen yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin keabsahan dan kekuatan hukumnya dalam transaksi properti.

Beberapa peraturan yang mengatur AJB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan landasan hukum bagi semua peraturan pertanahan di Indonesia, termasuk pembuatan AJB.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang tata cara pendaftaran tanah dan bangunan, termasuk AJB sebagai salah satu dokumen yang harus didaftarkan.
3. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah yang menyatakan bahwa AJB harus ditandatangani oleh penjual dan pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setelah pembeli melunasi seluruh harga pembelian.
4. Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris adalah akta otentik, termasuk AJB yang dibuat oleh PPAT atau notaris.

AJB memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik transaksi jual beli serta peralihan hak atas tanah atau bangunan. 

Penandatanganan AJB harus dilakukan dan didampingi oleh PPAT, yang menunjukkan bahwa tanah adalah objek jual beli yang sudah bisa dialihkan atau alih nama dari penjual ke pembeli.

AJB Adalah apa dan bagaimana proses pembuatannya?

AJB adalah dokumen hukum yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti resmi peralihan hak atas properti dari penjual ke pembeli.

Proses pembuatannya meliputi penandatanganan perjanjian jual beli, pengumpulan dokumen pendukung, penyusunan draft AJB, pemeriksaan legalitas properti, penandatanganan AJB di hadapan PPAT, pendaftaran di BPN, dan pembayaran biaya terkait.

Mengapa AJB penting dalam transaksi jual beli properti?

AJB adalah dokumen penting karena merupakan bukti sah transaksi dan peralihan hak atas properti. Dokumen ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak kedua belah pihak, meminimalisir risiko penipuan, dan menjadi dasar untuk proses balik nama sertifikat tanah di BPN.

Apa saja fungsi AJB bagi pembeli dan penjual properti?

Bagi pembeli, AJB adalah dokumen yang menjamin bahwa mereka menjadi pemilik sah properti setelah transaksi.

Bagi penjual, AJB memastikan bahwa mereka memiliki bukti hukum penyerahan hak atas properti dan telah menerima pembayaran sesuai kesepakatan.

Bagaimana AJB mempengaruhi legalitas dan keamanan transaksi properti?

AJB meningkatkan legalitas dan keamanan transaksi dengan menyediakan dokumen resmi yang diakui oleh hukum.

Ini memastikan bahwa semua aspek transaksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengurangi kemungkinan sengketa hukum, dan memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak.